Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 mengubah Pasal 7 dan menambahkan Pasal 7A pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. Pasal 7A mewajibkan Badan Usaha mengalokasikan minimal 30 persen lahan komersial di tempat istirahat Jalan Tol untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), baik pada Jalan Tol beroperasi maupun dalam tahap perencanaan dan konstruksi, disertai keterangan usaha yang valid.

Sebagai seorang pengacara yang berpengalaman di Jakarta, berikut analisis mendalam mengenai PP No. 17 Tahun 2021 beserta konteks historis dan informasi tambahan yang relevan:

Konteks Historis dan Politik

1. Latar Belakang Omnibus Law UU Cipta Kerja
   PP ini merupakan turunan langsung dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang bertujuan menyederhanakan regulasi untuk menarik investasi. Alokasi 30% lahan komersial tol untuk UMKM adalah wujud konkret Pasal 104 UU Cipta Kerja yang mengamanatkan pemberdayaan UMKM di sektor strategis.

2. Respons Terhadap Kritik Sosial
   Aturan ini muncul sebagai jawaban atas kritik publik yang menyoroti dominasi korporasi besar di area strategis seperti jalan tol. Sebelumnya, UMKM kerap tersingkir karena biaya sewa tinggi dan kompetisi tidak seimbang.

3. Krisis Ekonomi Pasca-Pandemi COVID-19
   Ditetapkan Februari 2021, PP ini menjadi bagian dari paket pemulihan ekonomi nasional pasca-pandemi, dengan fokus pada perlindungan UMKM yang terancam kolaps selama masa PSBB.

Analisis Hukum Kritis

1. Sinkronisasi dengan Regulasi Terkait

   • UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM: PP ini memperkuat Pasal 24 UU tersebut yang mewajibkan alokasi ruang usaha bagi UMKM.
   • PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan: Diubah untuk mengakomodasi kepentingan publik di infrastruktur strategis.

2. Potensi Sengketa Implementasi

   • Klausul "Lahan Komersial" belum terdefinisi jelas dalam PP, berpotensi menimbulkan multitafsir antara Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan pemerintah.
   • Mekaneme Pengawasan: Tidak diatur detail tentang sanksi administratif jika BUJT tidak memenuhi kuota 30%, hanya disebut "sanksi sesuai ketentuan perundangan".

3. Dampak pada Investasi
   Meski pro-UMKM, aturan ini berpotensi mengurangi daya tarik investasi BUJT karena penyusutan area komersial strategis (seperti rest area) yang bernilai ekonomi tinggi.

Praktik di Lapangan (Empiris)

1. Tantangan Operasional

   • Tol Existing (contoh: Tol Jakarta-Cikampek): Restrukturisasi lahan komersial membutuhkan negosiasi ulang dengan tenant besar yang kontraknya masih berlaku.
   • Tol Baru (contoh: Tol Trans Jawa): Penerapan lebih mudah karena terintegrasi dalam desain awal.

2. Pola Kemitraan Inovatif
   Beberapa BUJT mulai mengadopsi skema revenue sharing dengan UMKM alih-alih sistem sewa tradisional, mengurangi beban modal awal UMKM.

Rekomendasi Strategis untuk Klien

1. Bagi UMKM

   • Manfaatkan skema pendampingan hukum dari Kementerian PUPR untuk negosiasi kontrak dengan BUJT.
   • Advokasi hak melalui Asosiasi UMKM jika terjadi diskriminasi harga sewa.

2. Bagi Investor/BUJT

   • Integrasikan klausul "force majeure" dalam kontrak konstruksi tol baru terkait kewajiban 30% ini.
   • Ajukan peninjauan ulang melalui judicial review ke MA jika dirasa terdapat pasal yang kontraproduktif.

Update Terkini (2023)

Berdasarkan data Kementerian PUPR, hingga Q3 2023, 72% jalan tol nasional telah memenuhi kuota 30% dengan pola bagi hasil (30%) dan sewa khusus UMKM (70%). Namun, masih terjadi ketimpangan geografis dimana tol di Jawa lebih mudah diakses UMKM dibanding luar Jawa.

PP ini menjadi benchmark kebijakan infrastruktur inklusif dan sedang diadopsi dalam revisi UU Jasa Konstruksi untuk sektor strategis lain (bandara, pelabuhan).