Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol menetapkan kerangka pengelolaan jalan tol sebagai bagian sistem jaringan jalan nasional yang penggunanya membayar tol. Regulasi ini menetapkan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sebagai badan pelaksana di bawah Kementerian yang bertanggung jawab atas pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan jalan tol. Pengusahaan jalan tol dilakukan oleh badan usaha melalui perjanjian konsesi dengan memperhatikan prinsip transparansi, keterbukaan, dan keadilan. Ketentuan wajib mencakup standar pelayanan minimal (SPM), pengaturan tarif berdasarkan kemampuan bayar pengguna, biaya operasi kendaraan, dan kelayakan investasi, serta evaluasi berkala setiap dua tahun. Pelanggaran terhadap SPM dapat dikenai sanksi administratif bertahap, mulai dari teguran hingga pencabutan izin pengusahaan. Regulasi ini mengakomodasi berbagai skema pengusahaan, termasuk prakarsa Pemerintah, prakarsa badan usaha, atau penugasan badan usaha milik negara, dengan penekanan pada keberlanjutan dan kelayakan finansial.