Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN menetapkan struktur pengaturan BUMN yang lebih terfokus. Inti perubahan: (1) Membentuk Badan Pengatur BUMN (BP BUMN) sebagai regulator utama dibawah Presiden, menggantikan kementerian sebelumnya; (2) Membentuk Holding Investasi (untuk pengelolaan dividen, aset, dan investasi) dan Holding Operasional (untuk pengawasan operasional BUMN), yang keduanya sepenuhnya dimiliki Badan; (3) Menetapkan kepemilikan saham negara sebagai saham seri A dwiwarna (1% dengan hak istimewa) melalui BP BUMN dan saham seri B (99%) melalui Badan; (4) Memisahkan fungsi pengawasan (BP BUMN) dan operasional (Holding Investasi/Operasional) secara jelas; (5) Mewajibkan penyelenggaraan BUMN sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Ketentuan ini mengharuskan BUMN lebih fokus pada efisiensi, kontribusi ekonomi, dan tanggung jawab sosial.