Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Analisis UU No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU Pajak Penghasilan

Konteks Historis

1. Krisis Ekonomi 1998: UU ini lahir dalam rangka pemulihan ekonomi pasca-krisis moneter 1997–1998. Pemerintah perlu memperkuat basis penerimaan pajak untuk mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri dan memenuhi komitmen reformasi struktural dengan IMF.
2. Era Reformasi: Perubahan ini sejalan dengan transisi ke era reformasi (pasca-Orde Baru) yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan sistem perpajakan yang lebih adil.
3. Harmonisasi Global: Penyesuaian tarif dan aturan pajak untuk menarik investasi asing serta mengikuti tren internasional (misalnya: penghindaran pajak berganda).

Perubahan Utama & Signifikansi

1. Sistem Self-Assessment:

   • Wajib pajak diberi kepercayaan menghitung dan melaporkan pajak sendiri, dengan penguatan peran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pengawas.
   • Dampak: Meningkatkan kepatuhan sukarela, tetapi juga risiko penyalahgunaan (perlu penguatan audit dan sanksi).

2. Penyesuaian Tarif PPh Badan:

   • Tarif PPh badan diturunkan secara bertahap (misalnya: dari 30% menjadi 28% pada 2000, lalu 25% pada 2004).
   • Tujuan: Meningkatkan daya saing Indonesia di mata investor global, terutama pemberlakuan tarif lebih rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya.

3. Tax Treaty dan Penghindaran Pajak Berganda:

   • Pengaturan lebih jelas terkait penghasilan dari luar negeri dan penerapan tax treaty untuk mencegah pemajakan ganda.

4. Insentif Sektor Strategis:

   • Fasilitas tax allowance untuk industri padat karya, ekspor, dan penanaman modal di wilayah tertinggal.

5. Perluasan Objek Pajak:

   • Penegasan objek pajak penghasilan, termasuk penghasilan dari e-commerce (meski belum diatur detail saat itu).

Tantangan Implementasi

1. Edukasi Wajib Pajak: Transisi dari sistem official assessment ke self-assessment membutuhkan sosialisasi massif, terutama bagi UMKM dan wajib pajak individu.
2. Efektivitas Penegakan Hukum: Maraknya praktik transfer pricing dan tax avoidance oleh korporasi multinasional memicu revisi aturan anti-penyelundupan pajak di kemudian hari (misalnya: UU No. 36/2008).
3. Respons Publik: Penurunan tarif PPh badan dianggap kontroversial oleh sebagian kalangan karena dinilai menguntungkan korporasi besar.

Relevansi Hari Ini

• UU No. 17/2000 menjadi fondasi sistem perpajakan modern Indonesia dan terus disempurnakan melalui UU No. 36/2008 serta kebijakan tax amnesty (2016–2017).
• Prinsip self-assessment dan tarif progresif PPh orang pribadi tetap menjadi pilar utama UU PPh hingga sekarang.

Catatan Kritis: Meski progresif, efektivitas UU ini sangat bergantung pada kapasitas DJP dalam pengawasan dan pemanfaatan teknologi (seperti aplikasi e-filing dan big data).