Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

UU No. 36/2008 mengubah UU PPh 1983 dengan penurunan tarif pajak badan dari 28% menjadi 25% berlaku 2010, fasilitas pengurangan 30% penghasilan neto untuk sektor prioritas/mikro-kecil, serta perluasan objek pajak meliputi usaha berbasis syariah dan surplus Bank Indonesia. Definisi subjek pajak bentuk usaha tetap disamakan dengan badan. Pemotongan pajak 20% diterapkan pada penghasilan luar negeri kecuali sesuai perjanjian bilateral. Fasilitas tarif khusus 50% diberikan untuk badan dengan omzet hingga Rp50 miliar. Perubahan berlaku 1 Januari 2009.

Berikut analisis mendalam mengenai UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Pajak Penghasilan (PPh), dilengkapi konteks historis dan informasi tambahan yang relevan:

Konteks Historis

1. Akar UU PPh 1983
   UU PPh pertama (UU No. 7/1983) menggantikan sistem pajak warisan kolonial Belanda (Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944). Reformasi ini menjadi tonggak modernisasi sistem perpajakan Indonesia pasca-kemerdekaan.

   • Tujuan Awal: Menciptakan sistem pajak yang adil, transparan, dan mendukung pembangunan nasional.

2. Perubahan Sebelum 2008
   UU PPh telah diubah tiga kali sebelumnya (UU No. 7/1991, UU No. 10/1994, dan UU No. 17/2000), menyesuaikan dinamika ekonomi dan kebutuhan fiskal, termasuk krisis moneter 1998 dan transisi reformasi politik.

Motivasi Perubahan 2008

1. Respons Terhadap Globalisasi

   • Meningkatkan daya saing investasi dengan menurunkan tarif pajak badan (dari 30% menjadi 28% pada 2009, lalu 25% pada 2010).
   • Mengantisipasi praktik penghindaran pajak (tax avoidance) oleh perusahaan multinasional melalui aturan transfer pricing (Pasal 18 ayat 3).

2. Ekspansi Basis Pajak

   • Memperluas definisi Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) untuk mencakup bentuk usaha seperti trust dan yayasan.
   • Memperketat aturan BUT (Bentuk Usaha Tetap) untuk mencegah erosi basis pajak (BEPS).

3. Keadilan Sosial

   • Menaikkan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) menjadi Rp15,84 juta/tahun (dari sebelumnya Rp13,2 juta) untuk mengurangi beban wajib pajak berpenghasilan rendah.

Isu Krusial yang Perlu Diketahui

1. Pajak Dividen (Pasal 4 ayat 3 dan Pasal 23)

   • Dividen yang dikecualikan dari objek pajak hanya jika diinvestasikan di Indonesia, mencerminkan upaya pemerintah menahan modal domestik.

2. Tax Treaty Override
   Pasal 32A mengatur bahwa ketentuan UU PPh berlaku meskipun bertentangan dengan perjanjian pajak internasional. Ini menuai kontroversi karena berpotensi melanggar prinsip pacta sunt servanda.

3. Sanksi Administratif
   Diperkenalkannya sanksi bunga 2% per bulan atas keterlambatan pelaporan SPT, menunjukkan pendekatan penegakan hukum yang lebih ketat.

Dampak dan Tantangan

1. Peningkatan Penerimaan Pajak
   Pada 2009, penerimaan pajak tumbuh 12,5% meski terjadi krisis global 2008, sebagian berkat reformasi ini.

2. Kritik dari Pelaku Usaha
   Aturan transfer pricing dinilai membebani perusahaan karena kompleksitas dokumentasi (master file dan local file).

3. Pembentukan Landasan UU HPP 2021
   Beberapa prinsip UU No. 36/2008 (seperti tarif progresif dan tax amnesty) menjadi dasar revisi besar UU PPh melalui UU HPP 2021.

Politik Hukum di Balik UU Ini

• Kepentingan Fiskal vs. Investasi: Tarif pajak yang diturunkan mencerminkan kompromi antara kebutuhan anggaran dan daya tarik investasi.
• Harmonisasi dengan OECD: Aturan transfer pricing dan BUT sejalan dengan standar OECD untuk mencegah praktik pajak agresif.

Rekomendasi untuk Klien

1. Perusahaan multinasional harus memperkuat dokumentasi transfer pricing.
2. Wajib pajak individu dapat memanfaatkan insentif PTKP yang lebih tinggi.
3. Pengecualian pajak dividen perlu diikuti dengan strategi reinvestasi yang jelas.

UU No. 36/2008 merefleksikan transformasi sistem pajak Indonesia dari orientasi tradisional ke pendekatan modern berbasis keadilan dan globalisasi. Pemahaman konteks ini krusial untuk interpretasi hukum yang efektif.