Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975

UU No. 2 Tahun 1980 mengubah UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilu dengan menetapkan bahwa Pemilu hanya diikuti oleh tiga organisasi kekuatan sosial politik (Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan Golongan Karya). Dibentuk Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu di seluruh tingkatan (Pusat, Daerah Tingkat I, II, dan Kecamatan) yang anggotanya berasal dari unsur Pemerintah, ketiga organisasi, dan Angkatan Bersenjata. Larangan kampanye mempersoalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta ketentuan khusus bagi Propinsi Timor Timur dalam Pasal 29a mengatur pelaksanaan Pemilu sesuai kondisi daerah.