Berlaku
Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
Ditetapkan: 22 Agustus 2016
Berlaku: 22 Agustus 2016
Tempat: Serang
MERIDIAN AI Search
Berlaku
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia 20/3/PBI/2018 Tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
Ditetapkan: 28 Juli 2020
Berlaku: 1 Agustus 2020
Tempat: Jakarta
Berlaku
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 Tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Dan Unit Usaha Syariah
Ditetapkan: 17 Desember 2021
Berlaku: 21 Desember 2021
Tempat: Jakarta
Berlaku
Standar Pelayanan Minimal pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Banjarmasin
Ditetapkan: 27 Desember 2018
Berlaku: 28 Desember 2018
Tempat: Banjarmasin
Berlaku
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
Ditetapkan: 27 Februari 2006
Berlaku: 27 Februari 2006
Tempat: Jakarta
Berlaku
Standar Pelayanan Minimum Pengelolan Sumber Daya Air pada wilayah Sungai Pemali Comal dan wilayah Sungai Jratunseluna
Ditetapkan: 30 April 2009
Berlaku: 30 April 2009
Tempat: Jakarta
Berlaku
Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Berlaku: 31 Desember 2021
Tempat: Jakarta
Ringkasan PeraturanMeridian AI
Peraturan ini menetapkan wilayah penugasan Bahan Bakar Minyak (BBM) mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mewajibkan Bensin RON 88 sebagai 50% volume dari Bensin RON 90 yang disediakan dan didistribusikan sejak 1 Juni 2021, mengatur mekanisme kompensasi bagi Badan Usaha penerima penugasan, serta menetapkan roadmap BBM bersih oleh Menteri melalui rapat koordinasi.
Berlaku
Perlindungan Anak
Ditetapkan: 22 Oktober 2002
Berlaku: 22 Oktober 2002
Tempat: Jakarta
Ringkasan PeraturanMeridian AI
UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan anak sebagai subjek hak berusia di bawah 18 tahun (termasuk dalam kandungan) yang berhak atas perlindungan optimal berdasar prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak hidup dan perkembangan, serta penghargaan pendapat anak. Hak anak meliputi kesehatan, pendidikan, perlindungan dari kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi. Negara, keluarga, masyarakat, dan pemerintah berkewajiban memenuhi hak tersebut. Dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai lembaga pengawas independen. Pelanggaran dihukum pidana maksimal 15 tahun penjara dan denda Rp300 juta.
Tidak Berlaku
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penyerahan Air Bersih yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Ditetapkan: 6 April 2021
Berlaku: 7 April 2021
Tempat: Jakarta
Ringkasan PeraturanMeridian AI
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2021 mengubah Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2015, menetapkan penyerahan air bersih (belum siap diminum dan sudah siap diminum non-kemasan) beserta biaya sambung dan beban tetap dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai, dengan pengecualian air minum dalam kemasan.
Berlaku
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
Ditetapkan: 24 Mei 2021
Berlaku: 25 Mei 2021
Tempat: Jakarta
Ringkasan PeraturanMeridian AI
Perpres No. 49 Tahun 2021 merupakan perubahan atas Perpres No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Peraturan ini membuka semua bidang usaha untuk penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup atau hanya diperbolehkan untuk dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Secara khusus, Perpres ini melarang secara tegas kegiatan penanaman modal pada bidang usaha minuman beralkohol (KBLI 11010, 11020, dan 11031). Untuk bidang usaha tertentu diberlakukan ketentuan modal dalam negeri 100% dan beberapa bidang usaha diperkenankan dengan kepemilikan modal asing maksimal 49% sesuai ketentuan dalam Lampiran III. Aturan ini menggantikan ketentuan sebelumnya dan berlaku terhadap penanaman modal yang dilakukan setelah peraturan ini diundangkan, kecuali untuk penanaman modal yang telah disetujui sebelumnya.