Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan

Berikut analisis mendalam mengenai UU No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan beserta konteks historis dan informasi tambahan yang relevan:

Konteks Historis

1. Era Orde Baru dan Krisis Ekonomi 1997–1998

   • UU ini disahkan pada masa akhir pemerintahan Orde Baru (Soeharto), di tengah gejolak krisis moneter Asia yang melanda Indonesia.
   • Tujuan utama UU ini adalah menciptakan stabilitas ketenagakerjaan untuk menarik investasi asing, sekaligus mengontrol gerakan buruh yang dianggap potensial mengganggu stabilitas politik.
   • Namun, UU ini dianggap tidak responsif terhadap perlindungan pekerja, terutama dalam upah, hak berserikat, dan pemutusan hubungan kerja (PHK), yang memicu protes buruh saat krisis ekonomi meluas.

2. Dampak Reformasi 1998

   • Setelah jatuhnya Orde Baru, tuntutan demokratisasi dan perlindungan hak buruh menguat. UU No. 25/1997 dinilai tidak sesuai dengan prinsip Reformasi yang mengedepankan keadilan sosial.
   • Tekanan dari serikat buruh, organisasi HAM, dan komunitas internasional (seperti ILO) mendorong revisi undang-undang ketenagakerjaan.

Kritik terhadap UU No. 25/1997

1. Pro-Kepentingan Pengusaha

   • UU ini dianggap terlalu fleksibel bagi pengusaha, terutama dalam hal PHK, tanpa mekanisme kompensasi yang adil.
   • Aturan tentang mogok kerja dan pembentukan serikat buruh sangat dibatasi, bahkan memerlukan izin pemerintah.

2. Tidak Mengakui Pluralitas Serikat Buruh

   • Hanya mengakui satu serikat buruh (SPSI) yang dekat dengan rezim Orde Baru, bertentangan dengan Konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan Berserikat.

3. Ketidakjelasan Perlindungan Pekerja Kontrak/Outsourcing

   • Tidak ada batasan jelas mengenai pekerja kontrak atau alih daya, sehingga rentan dieksploitasi.

Transisi ke UU No. 13 Tahun 2003

UU No. 25/1997 akhirnya dicabut dan digantikan oleh UU No. 13/2003 karena:

1. Penyesuaian dengan Prinsip Reformasi
   • UU baru mengakui kebebasan berserikat, mekanisme PHK yang lebih adil, dan hak mogok kerja tanpa intervensi berlebihan.
2. Respons terhadap Globalisasi
   • Memasukkan aturan tentang pekerja migran, keselamatan kerja, serta perlindungan bagi pekerja perempuan dan disabilitas.
3. Kritik atas UU No. 25/1997
   • UU 25/1997 dianggap tidak mampu menjawab tuntutan keadilan pasca-Reformasi, terutama setelah maraknya PHK massal selama krisis.

Warisan UU No. 25/1997

• UU ini menjadi dasar transformasi hukum ketenagakerjaan Indonesia dari sistem yang sentralistik ke arah yang lebih partisipatif.
• Meski telah dicabut, beberapa prinsipnya (seperti pengupahan dan hubungan industrial) masih memengaruhi peraturan turunan hingga saat ini.

Catatan Penting

• Status Hukum: UU No. 25/1997 tidak berlaku lagi sejak diubah oleh UU No. 13/2003.
• Relevansi Saat Ini: Polemik UU No. 25/1997 mengingatkan pentingnya keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan perlindungan pekerja dalam pembentukan kebijakan ketenagakerjaan.

Semoga analisis ini memberikan perspektif komprehensif untuk memahami dinamika hukum ketenagakerjaan di Indonesia.