Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara

Analisis Terhadap Permen PANRB No. 11 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara

Konteks Historis dan Kebijakan

1. Reformasi Birokrasi dan Penguatan SDM Aparatur
   Peraturan ini merupakan bagian dari agenda besar Kementerian PANRB dalam mempercepat reformasi birokrasi, khususnya di sektor keuangan negara. Sejak 2020, pemerintah fokus pada penataan jabatan fungsional untuk meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan kualitas layanan publik. Peraturan ini melanjutkan upaya sebelumnya, seperti Permen PANRB No. 28/2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Keuangan Negara, yang kini disempurnakan untuk menjawab tantangan kompleksitas pengelolaan keuangan negara.

2. Harmonisasi dengan UU ASN dan Sistem Merit
   Peraturan ini selaras dengan UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menekankan sistem merit dan pengembangan kompetensi. Jabatan fungsional di bidang keuangan negara dirancang untuk memastikan hanya SDM terlatih dan tersertifikasi yang menangani tugas strategis seperti perencanaan anggaran, pengawasan, dan akuntansi keuangan negara.

3. Respons atas Temuan BPK dan KPK
   Latar belakang penerbitan peraturan ini juga didorong oleh temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kerap mengungkap kelemahan pengelolaan keuangan di instansi pemerintah. Dengan memperjelas struktur, tugas, dan standar jabatan fungsional, diharapkan risiko inefisiensi dan penyimpangan dapat diminimalisasi.

Poin Krusial dalam Peraturan

1. Klasifikasi Jabatan Fungsional
   Peraturan ini menetapkan klasifikasi jabatan fungsional di bidang keuangan negara, termasuk:

   • Analis Keuangan Negara (AKN)
   • Perencana Keuangan
   • Pengelola Keuangan
   • Auditor Keuangan
     Masing-masing jabatan memiliki jenjang karir (terampil, ahli, hingga utama) dan persyaratan kompetensi yang terukur.

2. Sertifikasi dan Pengembangan Kompetensi
   Pegawai wajib memiliki sertifikasi keahlian sesuai bidangnya (misalnya: sertifikasi CFrA/Certified Financial Analyst untuk AKN) dan mengikuti pelatihan berkala. Ini sejalan dengan kebijakan BKN tentang penguatan capacity building ASN.

3. Penghargaan dan Sanksi
   Peraturan mengatur insentif bagi jabatan fungsional yang berkinerja tinggi (seperti tunjangan kinerja) serta sanksi administratif bagi yang melanggar standar, termasuk penurunan jabatan atau pencabutan sertifikasi.

Tautan dengan Kebijakan Nasional

• RPJMN 2020-2024: Prioritas penguatan tata kelola keuangan negara untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik.
• Program Zona Integritas: Upaya mewujudkan instansi pemerintah yang bebas korupsi (WBK/WBBM) dengan mengandalkan SDM keuangan yang kompeten.
• Digitalisasi Keuangan Negara: Jabatan fungsional diharapkan adaptif terhadap sistem seperti SAKTI (Sistem Akuntansi Keuangan Negara) dan aplikasi berbasis e-government.

Implikasi bagi Instansi Pemerintah

1. Penataan Ulang Struktur Organisasi:
   Instansi perlu menyesuaikan formasi jabatan fungsional sesuai klasifikasi baru, termasuk alokasi anggaran untuk pelatihan dan sertifikasi.

2. Kolaborasi dengan Lembaga Pelatihan:
   BPSDM Kementerian Keuangan, LAN, dan lembaga sertifikasi seperti IAI dan IIA akan berperan besar dalam menyediakan program pengembangan kompetensi.

3. Peningkatan Transparansi:
   Dengan SDM keuangan yang mumpuni, diharapkan laporan keuangan pemerintah (LKPP/LKPD) semakin akurat dan memenuhi standar SAKIP.

Catatan Penting:
Peraturan ini berlaku sejak 7 Agustus 2023 dan menggantikan/melengkapi regulasi sebelumnya. Pemangku kepentingan (khususnya K/L/D) wajib melakukan evaluasi kesiapan SDM dan infrastruktur pendukung untuk memastikan implementasi efektif.