Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021. Regulasi ini memberikan penegasan serta penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan terkait PPN dan PPnBM berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ketentuan utama meliputi: (1) Pengusaha wajib mengajukan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak bila melakukan penyerahan Barang atau Jasa Kena Pajak; (2) Pemungutan PPN dapat dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk sesuai ketentuan, termasuk dalam transaksi elektronik; (3) Pajak terutang pada saat penyerahan barang/jasa, impor, ekspor, atau pemanfaatan dari luar Daerah Pabean; (4) Dasar pengenaan PPN meliputi Harga Jual, Penggantian, nilai impor, atau nilai ekspor; (5) Faktur Pajak wajib dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak pada saat terutangnya PPN dan harus memenuhi kriteria tertentu; (6) Penghitungan PPN dilakukan dengan formula T/(100%+T) dari nilai transaksi, sedangkan PPnBM dihitung secara terpisah. Regulasi ini berlaku mulai tanggal diundangkan dengan menyatakan tidak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 terkait PPN dan PPnBM.